Makalah Perjuangan Era Reformasi
L A P O R A N
“PERJUANGAN ERA REFORMASI”
Disusun oleh :
KELOMPOK 6
1. DEVY
PRADIPTA (F1081141032)
2. RIDHO
NURYANTO (F1081141047)
3. UMI
RAWDHATUL ISLAMI (F1081141049)
MATA KULIAH
KONSEP DASAR IPS
TAHUN AJARAN
2014 – 2015
P E R J U A N G
A N E R A R E F O R M A S I
A. BERAKHIRNYA
ORDE BARU DAN LAHIRNYA REFORMASI
Di balik kesuksesan pembangunan, era Orde
Baru menyimpan beberapa kelemahan. Selama masa pemerintahan
Soeharto, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tumbuh subur. Korupsi
besar yang pertama terjadi tahun 1970-an ketika Pertamina dipegang Ibnu Sutowo.
Praktik korupsi menggurita hingga kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
(BLBI) pada tahun 1998. Rasa ketidakadilan mencuat ketika kroni-kroni Soeharto yang
diduga bermasalah menduduki jabatan menteri Kabinet Pembangunan VII.
Kasus-kasus korupsi tidak pernah mendapat penyelesaian hukum secara adil.
Pembangunan Indonesia berorientasi pada pertumbuhan
ekonomi sehingga menyebabkan ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Bahkan,
antara pusat dan daerah terjadi kesenjangan pembangunan karena sebagian besar
kekayaan daerah disedot ke pusat. Akhirnya, muncul rasa tidak puas di berbagai
daerah, seperti di Aceh dan Papua. Di luar Jawa terjadi kecemburuan sosial antara
penduduk lokal dengan pendatang (transmigran) yang memperoleh tunjangan
pemerintah. Penghasilan yang tidak merata semakin memperparah kesenjangan
sosial.
Pemerintah mengedepankan pendekatan keamanan dalam
bidang sosial dan politik. Pemerintah melarang kritik dan demonstrasi. Oposisi
diharamkan pada rezim Orde Baru. Kebebasan pers dibatasi dan diwarnai
pemberedelan koran maupun majalah. Untuk menjaga keamanan atau mengatasi
kelompok separatis, pemerintah memakai kekerasan bersenjata. Misalnya, program
”Penembakan Misterius” (Petrus) atau Daerah Operasi Militer (DOM). Kelemahan
tersebut mencapai puncak pada tahun 1997–1998.
Ø Dari Krisis
Ekonomi ke Krisis Multidimensi (Segala Bidang)
Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1997.
Krisis moneter dan keuangan yang semula terjadi di Thailand pada bulan Juli
1997 merembet ke Indonesia. Hal ini diperburuk dengan kemarau terburuk dalam
lima puluh tahun terakhir. Dari beberapa negara Asia, Indonesia mengalami
krisis paling parah. Solusi yang disarankan IMF justru memperparah krisis. IMF
memerintahkan penutupan enam belas bank swasta nasional pada 1 November 1997.
Hal ini memicu kebangkrutan bank dan negara. BPK menemukan penyimpangan dana
sebesar Rp138 triliun atas penggunaan dana BLBI oleh ke-48 bank tersebut. Saat
itu pemerintah menyalurkan BLBI sekitar Rp700 triliun. Ini dilakukan
berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi krisis. Sampai
bulan Desember 1998, BI menyalurkan BLBI sebesar Rp147,7 triliun kepada 48
bank.
Krisis ekonomi mengakibatkan rakyat menderita.
Pengangguran melimpah dan harga kebutuhan pokok melambung. Pemutusan hubungan
kerja (PHK) terjadi di berbagai daerah. Daya beli masyarakat menurun. Bahkan,
hingga bulan Januari 1998 rupiah menembus angka Rp17.000,00 per dolar AS.
Masyarakat menukarkan rupiah dengan dolar. Pemerintah mengeluarkan ”Gerakan
Cinta Rupiah”, tetapi tidak mampu memperbaiki keadaan. Krisis moneter tersebut
telah berkembang menjadi krisis multidimensi. Krisis ini ditandai adanya
keterpurukan di segala bidang kehidupan bangsa. Kepercayaan masyarakat kepada
pemerintah semakin menurun. Pemerintah kurang peka dalam menyelesaikan krisis
dan kesulitan hidup rakyat. Kabinet Pembangunan VII yang disusun Soeharto
ternyata sebagian besar diisi oleh kroni dan tidak berdasarkan keahliannya.
Kondisi itulah yang melatarbelakangi munculnya gerakan reformasi.
Ø Gerakan
Reformasi
Munculnya gerakan reformasi dilatarbelakangi oleh terjadinya
krisis multidimensi yang dihadapi bangsa Indonesia. Semula gerakan ini hanya
berupa demonstrasi di kampus-kampus di berbagai daerah. Akan tetapi, para
mahasiswa harus turun ke jalan karena aspirasi mereka tidak mendapatkan jalan
keluar. Gerakan reformasi tahun 1998 mempunyai enam agenda antara lain :
1.
Adili
Soeharto dan kroni-kroninya.
2.
Amandemen
UUD’45.
3.
Otonomi
daerah seluas-luasnya.
4.
Hapuskan
dwifungsi ABRI.
5.
Hapuskan
KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).
6.
Tegakkan
supremasi hukum.
Agenda utama gerakan reformasi adalah menurunkan Soeharto dari jabatan
presiden. Berikut ini kronologi beberapa peristiwa penting selama gerakan
reformasi yang memuncak pada tahun 1998.
1)
Demonstrasi Mahasiswa
Desakan atas pelaksanaan reformasi dalam kehidupan
nasional dilakukan mahasiswa dan kelompok proreformasi. Pada tanggal 7 Mei 1998
terjadi demonstrasi mahasiswa di Universitas Jayabaya, Jakarta. Demonstrasi ini
berakhir bentrok dengan aparat dan mengakibatkan 52 mahasiswa terluka. Sehari
kemudian pada tanggal 8 Mei 1998 demonstrasi mahasiswa terjadi di Yogyakarta
(UGM dan sekitarnya). Demonstrasi ini juga berakhir bentrok dengan aparat dan
menewaskan seorang mahasiswa bernama Mozes Gatotkaca. Dalam kondisi ini,
Presiden Soeharto berangkat ke Mesir tanggal 9 Mei 1998 untuk menghadiri sidang
G 15.
2)
Peristiwa Trisakti
Tuntutan agar Presiden Soeharto mundur semakin kencang
disuarakan mahasiswa di berbagai tempat. Tidak jarang hal ini mengakibatkan
bentrokan dengan aparat keamanan. Pada tanggal 12 Mei 1998 empat mahasiswa
Universitas Trisakti, Jakarta tewas tertembak peluru aparat keamanan saat
demonstrasi menuntut Soeharto mundur. Mereka adalah Elang Mulya, Hery Hertanto,
Hendriawan Lesmana, dan Hafidhin Royan. Peristiwa Trisakti mengundang simpati tokoh
reformasi dan mahasiswa Indonesia.
3)
Kerusuhan Mei 1998
Penembakan aparat di Universitas Trisakti itu menyulut
demonstrasi yang lebih besar. Pada tanggal 13 Mei 1998 terjadi kerusuhan,
pembakaran, dan penjarahan di Jakarta dan Solo. Kondisi ini memaksa Presiden
Soeharto mempercepat kepulangannya dari Mesir. Sementara itu, mulai tanggal 14
Mei 1998 demonstrasi mahasiswa semakin meluas. Bahkan, para demonstran mulai
menduduki gedung-gedung pemerintah di pusat dan daerah.
4)
Pendudukan Gedung MPR/DPR
Mahasiswa Jakarta menjadikan gedung DPR/MPR sebagai
pusat gerakan yang relatif aman. Ratusan ribu mahasiswa menduduki gedung
rakyat. Bahkan, mereka menduduki atap gedung tersebut. Mereka berupaya menemui
pimpinan MPR/DPR agar mengambil sikap yang tegas. Akhirnya, tanggal 18 Mei 1998
Ketua MPR/DPR Harmoko meminta Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden.
Pernyataan Harmoko itu kemudian dibantah oleh Pangab Jenderal TNI Wiranto dan
mengatakannya sebagai pendapat pribadi.
Untuk mengatasi keadaan, Presiden Soeharto menjanjikan
akan mempercepat pemilu. Hal ini dinyatakan setelah Presiden Soeharto
mengundang beberapa tokoh masyarakat seperti Nurcholish Madjid dan Abdurrahman
Wahid ke Istana Negara pada tanggal 19 Mei 1998. Akan tetapi, upaya ini tidak
mendapat sambutan rakyat.
5)
Pembatalan Apel Kebangkitan Nasional
Momentum hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 1998
rencananya digunakan tokoh reformasi Amien Rais untuk mengadakan doa bersama di
sekitar Tugu Monas. Akan tetapi, beliau membatalkan rencana apel dan doa
bersama karena 80.000 tentara bersiaga di kawasan tersebut. Di Yogyakarta,
Surakarta, Medan, dan Bandung ribuan mahasiswa dan rakyat berdemonstrasi. Ketua
MPR/DPR Harmoko kembali meminta Soeharto mengundurkan diri pada hari Jumat
tanggal 22 Mei 1998 atau DPR/MPR akan terpaksa memilih presiden baru. Bersamaan
dengan itu, sebelas menteri Kabinet Pembangunan VII mengundurkan diri.
6)
Pengunduran Diri Presiden Soeharto
Pada dini hari tanggal 21 Mei 1998 Amien Rais selaku
Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah menyatakan, ”Selamat tinggal pemerintahan
lama dan selamat datang pemerintahan baru”. Ini beliau lakukan setelah
mendengar kepastian dari Yuzril Ihza Mahendra. Akhirnya, pada pukul 09.00 WIB
Presiden Soeharto membacakan pernyataan pengunduran dirinya.
Itulah beberapa peristiwa penting menyangkut gerakan
reformasi tahun 1998. Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden yang
telah dipegang selama 32 tahun. Beliau mengucapkan terima kasih dan mohon maaf
kepada seluruh rakyat Indonesia. Beliau kemudian digantikan B.J. Habibie. Sejak
saat itu Indonesia memasuki era reformasi.
B. PERKEMBANGAN POLITIK SETELAH 21 MEI 1998
1. Pengangkatan Habibie Menjadi Presiden Republik
Indonesia
Setelah B.J. Habibie dilantik
menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998. Tugas Habibie
menjadi Presiden menggantikan Presiden Soeharto sangatlah berat yaitu berusaha
untuk mengatasi krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun
1997.
Pada tanggal 22 Mei 1998, Presiden
Republik Indonesia yang ketiga B.J. Habibie membentuk kabinet baru yang
dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet itu terdiri atas 16 orang
menteri, dan para menteri itu diambil dari unsur-unsur militer (ABRI), Golkar,
PPP, dan PDI.
Dalam bidang ekonomi, pemerintahan
Habibie berusaha keras untuk melakukan perbaikan. Ada beberapa hal yang
dilakukan oleh pemerintahan Habibie untuk meperbaiki perekonomian Indonesia
antaranya :
·
Merekapitulasi perbankan
·
Merekonstruksi perekonomian Indonesia.
·
Melikuidasi beberapa bank bermasalah.
·
Manaikan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika
Serikat hingga di bawah Rp.10.000,-
·
Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang
diisyaratkan oleh IMF.
2. Kebebasan Menyampaikan Pendapat
Pada masa pemerintahan Habibie,
orang bebas mengemukakan pendapatnya di muka umum. Presiden Habibie memberikan
ruang bagi siapa saja yang ingin menyampaikan pendapat, baik dalam bentuk
rapat-rapat umum maupun unjuk rasa atau demontrasi. Namun khusus demontrasi,
setiap organisasi atau lembaga yang ingin melakukan demontrasi hendaknya
mendapatkan izin dari pihak kepolisian dan menentukan tempat untuk melakukan
demontrasi tersebut. Hal ini dilakukan karena pihak kepolisian mengacu kepada
UU No.28 tahun 1997 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
Untuk menjamin kepastian hukum bagi
para pengunjuk rasa, pemerintahan bersama (DPR) berhasil merampungkan
perundang-undangan yang mengatur tentang unjuk rasa atau demonstrasi, yaitu UU
No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
3. Masalah Dwifungsi ABRI
Setelah reformasi dilaksanakan,
peran ABRI di Perwakilan Rakyat DPR mulai dikurangi secara bertahap yaitu dari
75 orang menjadi 38 orang. Langkah lain yang di tempuh adalah ABRI semula
terdiri dari empat angkatan yaitu Angkatan Darat, Laut, dan Udara serta
Kepolisian RI, namun mulai tanggal 5 Mei 1999 Polri memisahkan diri dari ABRI
dan kemudian berganti nama menjadi Kepolisian Negara. Istilah ABRI pun berubah
menjadi TNI yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan
Udara.
4. Reformasi Bidang Hukum
Pada masa Pemerintahan Presiden B.J. Habibie dilakukan
reformasi di bidang hukum. Selama pemerintahan Orde Baru, karakter hukum
cenderung bersifat konservatif, ortodoks maupun elitis. Sedangkan hukum
ortodoks lebih tertutup terhadap kelompok-kelompok sosial maupun individu
didalam masyarakat. Pada hukum yang berkarakter tersebut, maka porsi rakyat
sangatlah kecil, bahkan bisa dikatakan tidak ada sama sekali.
Oleh karena itu, produk hukum dari masa pemerintahan
Orde Baru sangat tidak mungkin untuk dapat menjamin atau memberikan
perlindungan terhadap Hak-hak Asasi Manusia (HAM), berkembangnya demokrasi
serta munculnya kreativitas masyarakat.
5. Sidang Istimewa MPR
Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, telah dua kali lembaga tertinggi
Negara melaksanakan Sidang Istimewa, yaitu pada tahun 1967 digelar Sidang
Istimewa MPRS yang kemudian memberhentikan Presiden Soekarno dan mengangkat
Soeharto menjadi Presiden Rebuplik Indonesia. Kemudian Sidang Istimewa yang
dilaksanakan antara tanggal 10 – 13 Nopember 1998. Hasil dari Sidang Istimewa
MPR itu memutuskan 12 Ketetapan, yaitu :
1)
Tap No.VII/MPR/1998.Perubahan dan tambahan atas Tap
I/MPR/1983 tentang perubahan tata tertib MPR.
2)
Tap No.VIII/MPR/1998.Pencabutan Tap IV/MPR/1983
tentang referendum.
3)
Tap No. IX/MPR/1998.Pencabutan Tap II/MPR/1998 tentang
Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
4)
Tap No.X/MPR/1998.Pokok-pokok reformasi pembangunan
dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan
Negara.
5)
Tap No. XI/MPR/1998.Penyelenggaraan Negara yang bersih
dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
6)
Tap No.XII/MPR/1998.Pencabutan Tap V/MPR/1998 tentang
pemberian tugas dan wewenang khusus kepala presiden/Mandataris MPR dalam rangka
penyuksesan dan pengamanan pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila.
7)
Tap No.XIII/MPR/1998.Pembatasan masa jabatan Presiden
dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
8)
Tap No. XIV/MPR/1998.Perubahan dan tambahan atas Tap
III/MPR/ 1998 tentang pemilu.
9)
TapNo.XV/MPR/1998.Penyelenggaraan otonomi daerah,
pengaturan pembagian dan
pemanfaatan sumber daya nesional yang berkeadilan, serta perimbangn keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
pemanfaatan sumber daya nesional yang berkeadilan, serta perimbangn keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10)
Tap No. XVI/MPR/1998.Politik ekonomi dalam rangka
demokrasi ekonomi.
11)
Tap No. XVII/MPR/1998.Hak Asasi Manusia.
12)
Tap No. XVIII/Mpr/1998.Pencabutan Tap
II/MPR/1978,Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila sebagai dasar Negara.
6. Pemilihan Umum Tahun 1999
Pemilihan umum tahun 1999 merupakan
ajang pesta rakyat Indonesia dalam menunjukkan kehidupan berdemokrasi. Maka
sifat dari pemilihan umum itu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil.
Presiden Habibie kemudian menetapkan
tanggal 7 Juni 1999 sebagai waktu pelaksanaan pemiliahan umum tersebut.
Selanjutnya lima paket undang-undang tentang politik dicabut. Sebagai gantinya
DPR berhasil menetapkan tiga undang-undang politik baru. Ketiga udang-undang
itu disahkan pada tanggal 1 Februari 1999 dan ditandatangani oleh Presiden
Habibie. Ketiga udang-udang itu antara lain undang-undang partai politik,
pemilihan umum, susunan serta kedudukan MPR, DPR dan DPRD.
7. Sidang Umum MPR Hasil Pemilihan Umum 1999
Setelah Komisi Pemilihan Umum
berhasil menetapkan jumlah anggota DPR dan MPR, maka MPR segera melaksanakan
sidang. Sidang Umum MPR tahun 1999 diselenggarakan sejak tanggal 1 – 21 Oktober
1999. Dalam Sidang Umum itu Amien Rais dikukuhkan menjadi Ketua MPR dan Akbar
Tanjung menjadi Ketua DPR. Sedangkan pada Sidang Paripurna MPR XII, pidato
pertanggung jawaban Presiden Habibie ditolak oleh MPR melalui mekanisme voting
dengan 355 suara menolak, 322 menerima, 9 abstain dan 4 suara tidak sah. Akibat
penolakan pertanggungjawaban itu, Habibie tidak dapat untuk mencalonkan diri
menjadi Presiden Republik Indonesia.
C. KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT PASCA REFORMASI
Sejak krisis moneter yang
melanda pada pertengahan
tahun 1997, perusahaan-perusahaan swasta mengalami kerugian yang tidak sedikit, bahkan pihak perusahaan
mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya untuk membayar gaji pekerjanya. Tuntutan para pekerja untuk menaikkan gaji sangat sulit dipenuhi oleh pihak
perusahaan, akhirnya banyak perusahaan yang mengambil tindakan untuk mengurangi
tenaga kerja dan terjadilah PHK. Karyawan yang diPHK itu menambah
jumlah pengangguran sehingga mencapai 40 juta orang. Dampaknya adalah maraknya
tindakan kriminalitas yang terjadi di tengah masyarakat.
Tuntutan reformasi menghendaki adanya perubahan dan
perbaikan di segala aspek kehidupan yang lebih baik. Praktiknya tuntutan
reformasi telah disalah gunakan para
petualang politik untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Pada awal
reformasi, di beberapa
wilayah sering terjadi pertentangan, di antaranya :
§ Kalimantan
Barat, yang melibatkan etnis Melayu, Dayak, dan Madura;
§ Kalimantan
Tengah, yang melibatkan etnis Madura dengan etnis dayak;
§ Sulawesi
Selatan tepatnya di Poso, semula konflik sosial kemudian berkembang ke konflik
antar agama;
§ Maluku,
konflik sosial juga berkembang ke konflik agama.
Sebagai bentuk upaya meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyat,
pemerintah melihat lima sektor kebijakan yang harus digarap, yaitu :
- Perluasan
lapangan kerja secara terus menerus melalui investasi dalam dan luar
negeri seefisien mungkin.
- Penyediaan
barang kebutuhan pokok sehari-hari untuk memenuhi permintaan dengan harga
yang terjangkau.
- Penyediaan
fasilitas umum seperti rumah, air minum, listrik, bahan bakar, sarana komunikasi,
angkutan dengan harga terjangkau.
- Penyediaan
ruang sekolah, guru dan buku-buku untuk pendidikan umum dengan biaya yang
terjangkau.
- Penyediaan
klinik, dokter dan obat-obatan untuk kesehatan umum dengan harga yang
terjangkau pula.
Sumber :
0 komentar:
Posting Komentar